Seiring dengan perkembangan pengadaan barang atau jasa yang diadakan oleh LKPP selama lebih dari 10 tahun, dimana terjadi perkembangan baik pelaksanaan tata kelola sistem hingga regulasi yang diterapkan membuat tanggung jawab LKPP semakin besar dalam menghadapi tantangan yang ada dalam dunia pengadaan.

Untuk itu LKPP sebagai pemegang kontrak payung dalam Katalog Nasional, merasa perlu melakukan peninjauan rencana baru untuk menciptakan framework yang lebih aktual.

Dengan rancangan kerangka baru tersebut, nantinya LKPP dapat mengurangi faktor resiko dan hal-hal yang dapat menghambat efektivitas. Terlebih lagi pembahasan yang berlangsung mendapatkan perhatian positif dari Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi, Sarah Sadiqa dan Direktur Pengembangan Sistem Katalog, Emin Adhy Muhaemin.

Dihadiri juga oleh Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik beserta Kasubdit Pengelolaan Katalog dan juga staff lainnya, pembahasan ini fokus kepada instrumen rencana penerapan post review dan prior review dalam sistem procurement compliance digunakan LKPP nantinya.

Pada tahap perencanaan ini, wacana penggunaan reviewer akan digunakan dalam tahapan pra catalog mapun post catalog. Dimana reviewer akan memberikan rekomendasi dari tinjauan proses pelaksanaan pra catalog maupun post catalog yang berlangsung berdasarkan dokumen pengadaan yang ditetapkan sebagai acuan proses pengadaan barang atau jasa.

Rencana tahapan pengembangan selanjutnya akan mulai dilakukan tahapan pengujian melalui pengambilan sample dan populasi pada sistem katalog yang digunakan LKPP. Dengan rencana ini LKPP dan ADB berharap bisa memperbaiki sistem dan kinerja pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.